Berita/Artikel Litbang Share Information - berita/artikel terkait litbang industri

Pemerintah Kaji Fasilitas "Tax Allowance" untuk Industri yang Kembangkan Pendidikan Vokasi

0 Comments
360
17 Feb 2017

Pemerintah menggelar rapat koordinasi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasional atau kejuruan di Kantor Koordinator Perekonomian, Jumat (17/2/2017).

Usai rapat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif kepada industri untuk mendukung dan ikut memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional.

"Salah satu fasilitas yang diusulkan bisa berupa tax allowance dan itu nanti akan dibahas," ujar Airlangga di Kantor Koordinator Perekonomian. Tax allowance adalah salah satu insentif berupa pemotongan pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu untuk kepentingan tertentu.

Meski begitu tutur Airlangga, kebijakan itu akan terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

Di tempat yang sama, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, pengembangan pendidikan vokasional bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi.

"Sekaligus mengurangi atau menekan ketimpangan sosial melalui pengembangan SDM. Salah satu kunci di situ adalah soal bagaimana input pengembangan SDM, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan kerja," kata Hanif.

Sebenarnya, pemerintah sudah melakukan pengembangan pendidikan vokasional. Hanya saja tutur Hanif, pemerintah akan lebih mengarahkan sehingga sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, pengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasional juga menggandeng pelaku usaha. Pada tahap awal, ada 260 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan disambungkan ke 50 industri.

Sumber :http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/17/210757226/pemerintah.kaji.fasilitas.tax.allowance.untuk.industri.yang.kembangkan.pendidikan.vokasi

0.0
Last Modified: -/-
Related Articles: Dongkrak Daya Saing Industri Nasional, Pemerintah Terapkan 'Post Border' ​Jaminan bahan baku industri tingkatkan ekspansi dan investasi Pemerintah Genjot Ekspor Produk Industri Melalui Pembiayaan SNI diwajibkan untuk produk komersial Pemeritah Wajibkan SNI untuk Produk Komersial Kemenperin: SNI Wajib untuk Produk Komersial di Indonesia Ini simulasi usulan potongan pajak 200-300 persen untuk industri Wujudkan Prinsip Industri Hijau, Kemenperin Gandeng UNDP Susun Kebijakan Limbah Industri BPPI Berperan Aktif Melaksanakan Alih Tehnologi Hasil Litbang ke Pengguna Industri Angkat Keunggulan Daerah, Kemenperin Dirikan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (B
Pemerintah Kaji Fasilitas "Tax Allowance"

No Comments Yet...

Leave a reply

Your email address will not be published.